Taliwang – Pemahaman Agen Gotong Royong (AGR) dan perangkat desa terhadap program prioritas daerah menjadi sorotan dalam Forum Yasinan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Kepala BRIDA Mars Anugrainsah menekankan bahwa program-program itu harus benar-benar dipahami karena menjadi pertanyaan langsung masyarakat di tingkat desa. “Jadi bapak, ibu sebagai AGR harus paham benar (terkait program prioritas pemerintah daerah), karena masyarakat saat ini pasti akan bertanya kepada perangkat desa dan AGR terkait program-program ini,” tegas Kepala BRIDA pada Kamis (07/05).
Mars Anugrainsah juga menyoroti arah pembangunan daerah yang tidak boleh hanya bergantung pada tambang. Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan klaster ekonomi baru agar masyarakat Sumbawa Barat memiliki pegangan masa depan ketika sektor pertambangan tidak lagi beroperasi. Di tengah arah itu, potensi lokal juga diminta mendapat perhatian serius, termasuk pengolahan kopi Rarak agar kualitasnya seragam sejak panen, pengeringan, hingga penyajian.

Dalam forum yang sama, BRIDA memperkenalkan SIRDA atau Sistem Informasi Riset Daerah sebagai pusat referensi riset. Aplikasi ini menampung hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di Sumbawa Barat dan dapat dimanfaatkan masyarakat, mahasiswa yang menyusun skripsi atau tesis, hingga pelajar SMA yang membutuhkan materi tugas. Kehadiran sistem ini disebut memudahkan pencarian referensi karena data penelitian tersedia dalam satu wadah.
BRIDA juga membuka Lomba Penelitian yang dapat diikuti oleh masyarakat luas, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga perangkat OPD. Lomba ini disebut sebagai ruang bagi warga yang memiliki kemampuan menulis dan meneliti untuk menuangkan gagasan bagi daerah. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh langsung di kantor BRIDA, dengan keterangan bahwa informasi serupa juga biasanya disampaikan melalui DPMD, dan pemenang lomba akan mendapatkan hadiah.
Selain itu, BRIDA turut menyelenggarakan Lomba Inovasi yang tidak hanya berhenti pada penetapan pemenang. Inovasi yang unggul akan diproses lebih lanjut, termasuk pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HAKI, lalu didorong untuk diproduksi dalam jumlah besar agar bisa diperjualbelikan. Dalam forum itu juga ditegaskan bahwa inovasi tidak harus berwujud teknologi mahal, melainkan solusi yang membuat pekerjaan atau pelayanan menjadi lebih mudah, lebih dekat, dan lebih murah.
Pembahasan berlanjut ke Rarak Ronges dan kopi Rarak. Pemerintah daerah disebut tengah mengejar penerbitan HAKI untuk kopi Rarak dalam kategori Indikasi Geografis agar kualitas dan keasliannya terlindungi. Upaya itu dibarengi dengan penyusunan tata cara pengelolaan kopi secara standar, dari pemanenan sampai penyajian, supaya rasa kopi tetap konsisten di mana pun disajikan yang disebut telah berkoordinasi dengan PT. AMNT dan pihak terkait dalam prosesnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada beasiswa, khususnya untuk bidang kedokteran. Skema bantuan itu mengacu pada IPK, yakni minimal 3,25 untuk universitas swasta dan 3,0 untuk universitas negeri. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di bidang tersebut diminta berkonsultasi langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diusulkan memperoleh bantuan beasiswa yang telah dialokasikan pemerintah daerah.
