Dalam Rapat Koordinasi Akhir Tahun 2019 dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-kegiatan prioritas tahun 2019 dan persiapan pelaksanaan program-kegiatan tahun 2020, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M menginginkan kedepannya industri olahan banyak dibangun di KSB. Keberadaan industri olahan sangat penting karena multiplayer efeknya, baik mikro maupun makro. Mulai dari meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk mentah yang dihasilkan. Membuka lapangan pekerjaan, menambah pendapatan masyarakat, menambah pendapatan daerah dan efek mikro serta makro lainnya. Untuk itu mindset atau jalan pikiran harus diarahkan kesana.
Dijelaskan Bupati, upaya penurunan angka kemiskinan tidaklah mungkin dengan mengandalkan peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator kesehatan dan pendidikan sangat membanggakan bagi Pemerintah Daerah. Dimana, IPM KSB berada di angka 70.79 atau tertinggi di antara delapan kabupaten di Provinsi NTB. Untuk kesehatan, Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat KSB berada di posisi enam nasional dan di posisi pertama di NTB. ‘’Memang ada keheranan untuk pengeluaran masyarakat kita, dari data BPS, pengeluaran rata-rata warga KSB sebanyak Rp. 459.000,- lebih tinggi dibanding sejumlah daerah lainnya. Contoh Kota Mataram Rp. 453.000,- Sumbawa Rp. 320.000,- Dompu Rp. 286.000,-. Dari indikantor ini banyak masyarakat kita disebut miskin,” jelas Bupati.
Bupati menambakan, ada lima arahan prioritas pembangunan nasional yang disampaikan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional di Sentul beberapa waktu lalu, yakni Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Birokrasi, Penyederhanaan Regulasi, Transformasi Ekonomi. Kemudian ada satu visi dan misi yakni visi dan misi presiden, tidak ada visi misi menteri. Artinya sambung Bupati, di lingkup Kabupaten, OPD harus bisa menjabarkan visi-misi daerah yakni bekerja di bawah payung Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
Sekretaris Daerah H. Abdul Azis, S.H., M.H dalam pengantar Rakor yang diikuti seluruh Kepala OPD hingga Lurah ini mengatakan, penurunan kemiskinan dan pembangunan SDM menjadi prioritas utama. PDPGR masih menjadi prioritas karena dampaknya signifikan dalam penurunan kemiskinan dan pembangunan SDM yakni melalui program Kartu Pariri Lansia, Disabilitas dan Kesehatan. Kemudian Program Kartu Bariri Tani, Ternak, UMKM dan Bariri Nelayan. Program santunan Fakir Miskin 3,32. hasilnya tahun 2017 kemiskinan di KSB di angka 14,17 persen turun menjadi 13,85 pada 2018 atau ada penurunan sebesar 0,32 persen.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Nilai Lakip tahun 2019 akan naik dari sebelumnya nilai c insyaallah menjadi nilai B. Selama empat tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, sekitar 20-an penghargaan telah diraih. Penghargaan yang diraih merupakan bukti suport kinerja terbaik dari aparatur, sebagai bukti harmoni dari setiap OPD berada dalam kebersamaan di bawah PDPGR untuk mewujudkan good governance, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan daerah yang maju.(Rilis 283/Humpro/XII/2019)
