TALIWANG—Kepada rombongan Visitasi Diklat Kepemimpinan Nasional/VKN Diklatpim II Lembaga Administrasi Negara/LAN Bandung, Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H., M.H memperkenalkan Program Pemberdayaan Gotong Royong/PDPGR.
Dijelaskan Sekda, Visi Pemerintah Daerah pada periode pemerintahan saat ini adalah ‘’terwujudnya hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong’’. Untuk mencapainya, PDPGR dijalankan dengan dua kegiatan utama, yakni Kartu Pariri dan Kartu Bariri. Kartu Pariri terdiri dari Pariri Sehat yang menjamin BPJS Kesehatan warga kurang mampu. Pariri Disabilitas dan Pariri Lansia, yakni pemberian tunjangan setiap bulanya senilai Rp. 250 ribu. ‘’Itu merupakan perlindungan bidang sosial-kesehatan masyarakat oleh Pemerintah Daerah,” kata Sekda yang didampingi Asisten Administrasi Umum dan Aparatur serta sejumlah Kepala OPD di Ruang Rapat Utama Gedung Graha Fitrah, Selasa pagi (24/04/2018).
Sementara Kartu Bariri terdiri dari Bariri Tani, Bariri UMKM, Bariri Ternak dan Bariri Nelayan. Bentuknya, memberikan modal kepada para Petani, pelaku UMKM, Peternak dan Nelayan, baik dalam bentuk peralatan atau modal uang. Sistemnya, penerima bantuan harus menyimpan uang di bank yang sudah ditentukan sebesar 10 persen dari nilai bantuan ke nomor rekening penerima itu sendiri. Setelah bantuan diberikan, maka penerima harus menabung ke rekeningnya tersebut sampai menembus angka 150 persen dari nilai bantuan. Barulah uang di rekeningnya tersebut bisa dicairkan oleh penerima bantuan. “jadi hakekatnya para penerima bantuan ini membayar kepada dirinya sendiri” kata Sekda.
Pendamping rombongan yang merupakan Widya Iswara LAN Bandung, Dr. H. Nababan Subandi mengatakan, peserta Diklatpim II angkata VIII yang melaksanakan VKN ini adalah 15 orang. Mereka datang dari berbagai daerah dan instansi, mulai dari Kabupaten Sukabumi, Kota Dumai, Riau, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dari Mabes Polri dan sejumlah Polda.
VKN jelas Nababan adalah pola baru di LAN yang diterapkan sejak tahun 2017. Dimana peserta Diklatpim melaksanakan kunjungan ke daerah untuk menggali permasalahan, kemudian membuat laporannya, termasuk bisa menjadi masukan untuk daerah yang dikunjungi. Berbeda dengan pola 2016. Dimana, peserta Diklat melakukan visitasi ke luar negeri.
Tujuan visitasi ini adalah untuk menggali permasalahan di desa. Kemudian mengkaji dan mencarikan solusi inovatif bagi pemerintah daerah dan desa. Ini juga bukan berarti menggurui Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah lebih mengetahu permasalah daerahnya. Namun ini sebagai masukan dan media pembelajaran peserta Diklatpim LAN Bandung. ‘’Usai penerimaan ini kami akan menuju desa tujuan yakni Desa Mantar dan Kiantar, sampai hari Rabu kami berdialog dengan Kepala Desa, Tokoh-Tokoh dan Masyarakat. Kamis kami susun laporan dan menyampaikannya dan sorenya kami pulang,” jelas Nababan.(Bagian Humas dan Protokol)
