Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST berkesempatan menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah NTB pada hari selasa 06/06/2023 bertempat di Lombok Raya Hotel Mataram. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, dan mengambil tema “Perubahan Mindsite masyarakat dan pendekatan sosial dalam percepatan penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Nusa Tenggara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati/Walikota, masing – masing Kabupaten, bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Bappeda.
Dalam sambutan pembuka, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah menyampaikan arahan terkait dengan kondisi kemiskinan di NTB. Dikatakan Wagub bahwa, barometer keberhasilan sebuah daerah dalam membangun bukan berdasarkan jumlah bantuan.
“Bayangkan saja bahwa kita sekarang nomor berada posisi ke 3 se Indonesia yang paling banyak menerima bantuan dari Pusat, setelah Papua dan NTT. Bagaimana ini membuat saya merasa sedih, ungkap Wagup. Bagaimana kita selsaikan ini semua. Di kantong – kantong kemiskinan semua diminta bilang statusnya miskin. Jadi ini tidak akan pernah selesai. Kita selalu banyak mendapatkan bantuan tetapi tetap miskin. Ini berkaitan erat dengan DTKSnya. Yang mendata DTKS jangan sampai memasukkan data keluarganya, kerabatnya, temannya. Justru yang berhak mendapatkan bantuan, tidak tercatat. Akibatnya tetap saja angka kemiskinan seperti itu saja. Inilah PR besar bagi kita yang harus betul – betul kita perbaiki. Masyarakat jangan sampai menganggap bahwa bantuan ini solah – olah kewajiban. Jangan sampai itu yang kita pelihara dan pertahankan terus menerus. Kalau itu yang kita lakukan sampai kapan pun tiddak akan selesai – selesai data kemiskinan kita. Itulah yang saya sebut perlunya perubahan mindsite. Bagi para Kepala Desa dan Kepala Daerah, jangan sampai takut tidak terpilih karena masyarakatnya tidak kita beri bantuan.
Wagup kemudian menambahkan bahwa, DTKS harus betul – betul kita perbaiki. Saya berharap akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus kita rapat lagi, saya harapkan data DTKS sudah selesai. Ketika September survei, data kita sudah siap. Bulan ini terkahir kita perbaiki data. Saya berharap data kita bulan Agustus sudah selesai semua, ungkap Wagub.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST dalam kesempatan memberikan pendapat menyampaikan bahwa, berbicara tentang kemiskinan tidak akan habis habisnya. Kalau presiden Jokowi mengharapkan angka nol % kemiskinan, kita tentu berupaya untuk menghabiskan angka kemiskinan tersebut.
“Kami di Kabupaten Sumbawa Barat selalu berusaha merubah mindsite. Banyak hal yang terjaddi berkaitan dengan data terpadu kesjahteraan sosial (DTKS). Di pertemuan sebelumnya saya sudah usulkan, ayo kita gedor Kementeerian Sosial secara bersama-sama. Kepala Desa sebenarnya sudah berusaha membuat data semakismal mungkin, tapi data tidak mau berubah. Seblum merubah mindsite, mari kita perbaiki data sesuai dengan harapan Kepala Desa.
Wabup menambahkan, Langkah yang kami ambil untuk menurunkan angka miskin ekstrim di KSB, saat ini kami adalah Kabupaten pertama yang sudah melakukan APBP di 2023. Alhamulillah kami melakukan intervensi dengan program pemberian bantuan kepada 1.071 orang dari bulan juli hingga Desember. Bantuan dengan nilai 600 ribu per orang setiap bulan berdasarkan data lapangan by name by addres.
Terkait pemberian bantuan selama ini, Wabup memaparkan bahwa ada hal yang menarik. Kadang – kadang ketika diberikan bantuan, ada yang kena bantuan adalah mereka yang berstatus hampir kaya, hampir miskin, dan orang miskin. Jadi Kepala desa memberikan bantuan rata setiap kepala tanpa membddakan staus dari mereka. Hal ini tentu tidak menutup kemungkinan terjadi di Kabupaten lain. Kenapa ini terjadi, karena DTKS yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi terbaru. Ada yang dulunya miskin sekarang sudah berubah status menjaddi mampu, mau dikeluarkan dari data tidak bisa, akhirnya tetap menrima bantuan. Solusinya mari secara bersama-sama kita gedor Kementerian terkait perbaikan data yang ada, ungkap Wabup.
