Pjs Bupati Sumbawa Barat Julmansyah, ST, MAP menerima kunjungan KPK – RI di Kabupaten Sumbawa Barat. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka rapat koordinasi akselerasi pencegahan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Forkompimda, yang berlangsung pada hari Senin 30/09/2024, Pukul 08.45-12.00 Wita bertempat di Ruang rapat Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Drs. Mulyadi, para Kepala OPD Lingkup Pemkab Sumbawa Barat, dan Unsur Forkopimda.
Sementara rombongan dari KPK – RI dipimpin oleh Dian Patria selalu Kasatgas V.1 Ditkorsup Wil.V.
Kegiatan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Dalam kesempatan tersebut, Dian Patria memberikan pemaparannya terkait dengan bagaimana Akselerasi Pencegahan Korupsi di Daerah. Berbagai hal yang dipaparkan dalam kesempatan tersebut yaitu berkaitan dengan Program dan Peran Korsup Wilayah V KPK, tantangan Pemerintah, Potensi dan Langkah Pencegahan Korupsi Dalam Perencanaan dan Penganggaran APBD, dan berbagai hal yang berkaitan dengan Monitoring Center For Prevention (MCP).
Diakhir pemaparannya Dian Patria menyampaikan agar kehadiran dirinya bersama rombongan agar dapat di maksimalkan dan memberikan manfaat. ” Kami hadir bukan untuk mencari cari kesalahan, tetapi membantu Pemerintah Daerah agar lebih terbuka, dan masalah – masalah Non Teknis butuh di jembatani”, Ungkap Dian Patria
Sementara itu, Pjs Bupati Sumbawa Barat Julmansyah, S.Hut, MAP dalam sambutan menyampaikan bahwa ini adalah salah satu langkah penting untuk kita perkuat dan pertegas serta mendorong kinerja Pencegahan korupsi lebih baik di Kabupaten Sumbawa Barat. Bagiamana langkah stategis ini bisa kita optimalisasikan. Semua ini tentu butuh bimbingan, masukan dan saran terkait bagaimana peningkatan kinerja pemberantasan korupsi di Kabupaten Sumbawa Barat, Ungkapnya
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan perlu juga mendapat arahan dari KPK terkait dengan kawasan industri di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan diresmikannya Smelter oleh Presiden Jokowidodo, tentunya kedepan operasional dari Smelter tersebut perlu juga mendapat supervisi untuk tata kelola yang baik dan benar dari KPK – RI Ungkapnya
