Dalam upacara perayaan HUT KORPRI ke 52 tahun 2023, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin.,MM, kembali tegaskan netralitas ASN dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Bupati pada saat menjadi pembina upacara, Kamis 30/11, Pkl 7.30 Wita bertempat di Halaman Graha Fitrah Kantor Bupati Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa, terdapat bagian yang menarik dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada. Dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Ditegaskan Bupati bahwa tahun 2024 akan berlangsung pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD dan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota.
“Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945.
Korpri yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi Korpri tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI”, Ungkap Bupati
Selain persoalan netralitas, Bupati juga menekankan kepada Korpri agar dapat mensikapi perkembangan teknologi dan perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat. Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh Korpri.
Pengubah kehidupan tersebut ungkap Bupati yaitu AI (Artificial Inteleigence), IOT (internet of thing), Big data, Sistem dan Algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik sehingga kita tidak bisa lagi menggerakkan Pemerintahan dengan cara-cara lama. Kita tidak boleh menyelesaiakan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan. Masyarakat sangat berharap pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat, melalui layanan secara online, terang Bupati
