Taliwang, 23 Januari 2026 – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat resmi menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Manajerial Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat serta Dewan Pengurus PERUMDAM Bintang Bano. Acara yang berlangsung di Aula Paserang Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., Wakil Bupati Sumbawa Barat, H. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov., Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., serta jajaran Forkopimda dan Pimpinan Organisasi Vertikal Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menyampaikan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Tiga pejabat menempati posisi strategis di Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu Syahril, S.T., yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kini sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Agusman, S.Pt., yang beralih dari Kepala Bagian Pemerintahan menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM); Nurul Syaspri Akhdiyanti, S.P., M.P., yang sebelumnya Camat Sekongkang kini menjabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP); serta Denny Saputra, S.Pd., menempati posisi Dewan Pengawas PERUMDAM Bintang Bano.
Bupati Amar Nurmansyah memberikan arahannya pada seluruh ASN yang hadir, terutama pejabat yang dilantik. Pertama, atensi khusus kepada jajaran PERUMDAM Bintang Bano, Bupati menekankan pentingnya penyelesaian masalah konektivitas infrastruktur pengolahan air yang belum optimal. Ia meminta identifikasi kendala agar solusi terkait kendala tersebut dapat dioptimalkan dan PERUMDAM Bintang Bano dapat beroperasi secara sehat pada tahun 2026 ini. Lebih lanjut, Bupati menegaskan fokus pada program KSB Maju Luar Biasa, terutama terkait sektor pertanian dan peternakan. Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Dinas Pertanian menjadi krusial dalam membentuk plasma-plasma penggerak. Target ambisius pun ditetapkan, seperti penyaluran bantuan sapi ke plasma pada bulan Juni.
Tidak hanya itu, Bupati juga mengingatkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) untuk tidak menunggu petani mengeluhkan harga gabah, melainkan proaktif berkoordinasi dengan Bulog jauh-jauh hari. Ini penting guna memastikan harga gabah tetap stabil di atas standar pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, sehingga petani tidak merugi. Sementara itu, untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bupati secara spesifik meminta koordinasi penggunaan tenaga kerja PTT yang tersisa, memastikan tidak ada yang dirumahkan dan segera menyusun rincian tugas PTT di setiap OPD sebelum akhir Januari.
“Untuk kita semua, perlu kita fokus dengan program unggulan daerah, pastikan itu berjalan dengan sebaik baik baiknya. Mohon bantuan supaya setelah di tahun pertama program KSB Maju kita mulai, tahun ini harus sudah tidak ada keluhan lagi sambil kita jalan untuk klaster klaster ekonomi lainnya.” pungkas Bupati, menegaskan komitmen pemerintah terhadap implementasi program unggulan daerah.
