TALIWANG-Komis VII DPR RI menilai pembangunan Smelter PT. AMNT bukan harapan palsu. Hal ini terungkap dalam kegiatan kunjungan kerja spesifikasi ke PT. AMNT Selasa siang (17 April 2018).
Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VII Bapak H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak,MM,Ca. Didampingi Bupati Sumbawa Barat, Dr, Ir. H. W Musyafirin, M.M dan pejabat Pemerintah KSB. Rombongan Komisi VII meninjau lokasi kegiatan penambangan, lokasi pembangunan Smelter dan ditutup dengan diskusi di aula pertemuan Town Site. H. Gus Irawan menyampaikan, kunjungan spesifik ini untuk memastikan bahwa pembangunan Smelter PT. AMNT terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu. Selain itu, juga untuk memastikan apakah pembangunannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Komisi VII pun sangat optimis jika pembangunan smelter di KSB oleh AMNT akan segera terwujud. Dibanding dengan pembangunan Smelter PT. Freeport saat kunjungan lapangan beberapa waktu lalu. ”Pembangunan Smelter disana hanya memberikan harapan palsu (PHP), sedangkan di KSB Insya Allah pembangunan Smelter bukan PHP lagi,” kata Ketua Komisi VII DPR RI H. Gus Irawan Pasaribu, SE.Ak,MM,Ca .
Dalam sambutannya Bupati Sumbawa Barat menyampaikan bahwa beliau sangat mengapresiasi kunjungan komisi tujuh DPR RI. Kunjungan kerja ini menandakan bahwa DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap Kabupaten Sumbawa Barat. “Alhamdulillah ada yang membantu kami mengawasi dan mengawal jalannya industri tambang yang dilakukan PT. AMNT,”. kata bupati.
Lebih lanjut bupati menyampaikan bahwa stabilitas dan keamanan di Kabupaten Sumbawa Barat terjaga dengan baik. Sampai saat ini Kabupaten Sumbawa Barat tercatat sebagai kabupaten dengan Zero Horizontal Conflict sehingga para pelaku usaha bisa melaksanakan kegiatannya dengan rasa aman dan nyaman. Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sangat mendukung pengembangan kegiatan pertambangan yang dilakukan PT. AMNT terutama dalam membangun Smelter.
Pemerintah Daerah sudah menyelesaikan AMDAL dan beberapa kelengkapan administrasi lainnya dalam waktu dekat akan rampung, beliau juga menegaskan bahwa berapapun luas lahan yang dibutuhkanPemerintah Daerah siap menyediakannya agar proses pembangunan smelter ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa selesai pada tahun 2022 mendatang. “Saya hanya ingin menekankan kepada PT. AMNT agar masterplan pembangunan smelter diperjelas sehingga Pemerintah Daerah bisa mengetahui kawasan mana saja yang akan terdampak nantinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan tantangan yang akan muncul.” Kata bupati.
Pihak AMNT menjelaskan bahwa mereka sangat serius untuk membangun smelter di KSB dan sampai saat ini prosesnya sudah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bahkan berkat dukungan dari Pemerintah Kabupaten sumbawa Barat beberapa tahapan terlaksana lebih cepat dari rencana, seperti pengurusan AMDAL misalnya yang saat ini sudah rampung. Oleh karena itu melalui pertemuan ini pihak AMNT memohon dukungan dari Pusat dalam hal ini adalah Komisi VII DPR RI yang memang menangani bidang pertambangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari dirjen ESDM Bapak Bambang Susigit, kedua belas anggota DPR RI yang tergabung dalam komisi VII, Asisten pemerintahan dan kesra, Presiden Direktur PT. AMNT Bapak Rachmat Makassau beserta jajaran Manajemen PT. AMNT dan pimpinan proyek pembangunan Smelter Bapak Lukman Mahfoedz. (bagian humas dan Protokol)
