Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM hadir dalam Penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 dan IHPS II Tahun 2023. Bupati dalam kesempatan tersebut hadir bersama ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Kaharuddin Umar, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST, M. Si, Sekretaris DPRD, Ir. Irhas R Rayes. Kegiatan tersebut berlangsung pada hari Senin, 8 Juli 2024 pukul 08.00 bertempat di Jakarta Convention Center. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Maruf Amin, bersama Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Kementerian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Daerah Se Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Sekretaris Daerah.
Dalam kesempatan menyampaikan laporannya, Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, menyampaikan bahwa, sebagai salah satu pilar utama dalam Accountability, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis ketika menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kehadiran BPK di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat Konstitusi, menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah. “Dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan distrufsi, membutuhkan peran multistakeholder yang efektif sekaligus kolaboratif. Dan saya mengucapkan terimakasih kepada Jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan pondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya”, Ungkap Dr Isma yatun
Sementara itu, Presiden republik Indonesia Joko Widodo dalam kesempatan menyampaikan sambutannya memberikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Negara ucapan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dalam laporan keuangan Pemerintah tahun ini. WTP adalah kewajiban kita semuanya dalam menggunakan APBN secara baik.
Presiden juga menekankan bahwa, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak geopolitik perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Kita lihat pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2% dan bahkan krisis ekonomi pada beberapa Kawasan, dan Alhamdulillah ekonomi kita tetap tumbuh, inflasi tetap terjaga. Ini adalah modal dasar kita dalam membangun Negara ini untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain.
“ Saya yakin pemerintahan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya minta kepada para Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah agar segera Menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK, agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik”, Ungkap Presiden Jokowidodo.
Berkaitan dengan Instruksi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KSB Zainul Amri, meminta agar apa yang disampaikan oleh Presiden tersebut dapat menjadi atensi bersama, dan seluruh perangkat Kerja Pemkab. Sumbvawa Barat agar tetap bersinergi dengan stakeholder terkait dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel di Kabupaten Sumbawa Barat, serta dapat terus mempertahankan predikat WTP dalam penyelenggaraan keuangan Daerah.
