Brang Rea – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia Fahri Hamzah, SE, melaksanakan kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa Barat Jumat 06/06 pukul 16 Wita. Dalam agenda kunjungan tersebut, Fahri Hamzah mengunjungi Bendungan Tiu Suntuk Kecamatan Brang Ene Kabupaten Sumbawa Barat. Fahri Hamzah beserta tim tiba di Kabupaten Sumbawa Barat melalui perjalanan udara dan mendarat di Bandara Benete dengan menggunakan.
Kedatangan Wamen Perkim Fahri Hamzah tersebut disambut dan diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H Amar Nurmansyah ST.,MSi, dan didampingi oleh jajaran dinas diantaranya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat Novrizal SE, Kaban Brida Kabupaten Sumbawa Barat Mars Anugrainsyah, Kepala Dinas sosial Kabupaten Sumbawa Barat Ferial SKM.
Dalam pertemuan tersebut Wamen Fahri bersama Bupati Sumbawa Barat membahas rencana pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan di sekitarnya. Bupati Sumbawa Barat dalam kesempatan tersebut mencoba memaparkan konsep pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk untuk pertanian dan pengembangan kawasan sekitar.
Wamen Fahri Hamzah memberikan arahan agar dilakukannya koordinasi lintas sektor
“Tentunya perlu ada koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU dan Kementerian Pertanian terkait pengelolaan terintegrasi pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk dalam mengembangkan kawasan sekitar,” kata Wamen Fahri.
Pengelolaan terintegrasi tersebut dikatakan Wamen Fahri karena pemanfaatan Bendungan Tiu Suntuk melibatkan banyak sektor terkait berbagai manfaat dari bendungan tersebut yang dapat dihasilkan.
Pemanfaatan bendungan ini dikatakan Wamen Fahri antaranya seperti untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, perikanan, dan juga pertanian.
“Bendungan ini sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan energi dan pangan dan juga potensi sektor wisata yang berdampak pada pengembangan kawasan sekitar,” kata Wamen Fahri.
Dalam pertemuan tersebut Wamen Fahri menyatakan, Kementerian PKP juga telah menyiapkan alokasi BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau renovasi rumah tidak layak huni di kawasan perdesaan dan pesisir untuk sekitar 2 juta rumah.
“Tinggal bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan proposalnya untuk alokasi renovasi rumah tidak layak huni di daerahnya masing-masing. Kami sedang menyiapkan agar proposal dari daerah diajukan dalam bentuk digital sehingga mempermudah,” kata Wamen Fahri.
