TALIWANG-Rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa bumi di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa diperlakukan sama dengan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok.
Demikian ditegaskan Deputi I Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Bernandus Wisnu Widjaja pada rapat evaluasi penanganan bencana gempa bumi di posko bencana gempa bumi di KSB di halaman kantor BPBD KSB, Selasa sore (28/08/2018). Dikatakannya, meski tidak disebut secara eksplisit nama KSB dan Kabupaten Sumbawa dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2018 seperti empat Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, namun KSB dan Sumbawa termasuk dalam penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi sesuai Inpres tersebut. Pasalnya, KSB dan Sumbawa merupakan daerah terdampak gempa di NTB yang merupakan judul dari Inpres tersebut. “Sama pak Bupati, penanganan pasca gempa di KSB dan di Sumbawa sama dengan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok, karena KSB dan Sumbawa adalah kabupaten terdampak gempa Lombok,” kata Bernandus.
Untuk pembangunan rumah warga, harus mengikuti standar pusat yakni standar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rumah yang dibangun harus baik dan aman gempa. Dikatakan tahan gempa karena teruji bila terjadi gempa. Jadi pembangunannya tidak sekedar cepat tetapi baik dan aman atau tahan gempa karena gempa terjadi secara periodik.
Dalam penanganan pasca gempa, ada lima hal yang harus ditangani dengan baik. Pertama sebut Bernandus, pembangunan pemukiman. Pemukiman harus dibangun dengan penataan yang baik agar ke depan masyarakat dengan cepat dievakuasi jika terjadi musibah. Kedua, memastikan infrastruktur masih berfungsi baik, yang terpenting adalah jalan dan jembatan. Ketiga, keadaan fasilitas sosial, yakni bangunan sekolah, kesehatan dan tempat ibadah. Fasilitas pendidikan dan kesehatan diharuskan cepat penanganannya. Keempat perekonomian, memastikan hasil produksi, pertanian, perkebunan dan lainnya milik masyarakat terjual sehingga masyarakat memiliki pendapatan. Termasuk masyarakat yang berhadapan dengan kredit agar segera difasilitasi ke Otoritas Jasa Keuangan agar masyarakat mendapat keringanan selama musibah. Kelima lintas sektor, memastikan gedung perkantoran dan fungsinya berjalan dengan baik. “Kalau semuanya ini cepat ditangani maka tatanan kehidupan masyarakat cepat pulih kembali,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Samsi dari Tim Reaksi Cepat Kementerian PUPR RI, dikatakannya kementerian PUPR tidak membedakan penanganan bencana gempa di Pulau Lombok dengan KSB dan Sumbawa. Dijelaskannya untuk pengadaan bantuan tetap diberikan kepada KSB dan Sumbawa dalam waktu dekat. Memang agak terlambat karena gempa yang berdampak pada KSB dan Sumbawa terjadi belakangan Pengadaan bantuan sebelumnya fokus di Pulau Lombok.
Mengenai hunian, sudah menjadi rahasia umum telah disampaikan Presiden dan BNPB bahwa jumlah bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah, yakni kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Pencairannya bertahap disesuaikan perencanaan pembangunan masyarakat. Masyarakat harus merencanakan pembangunan, membelanjakan uangnya sesuai tahapan pembangunan dan kemudian mempertanggung jawabkan pengunaannya. Sebab uang tersebut harus dipertanggung jawabkan Pemerintah Pusat untuk diaudit. Jadi bantuan tidak diberikan begitu saja, harus ada pertanggungjawabannya. Hal ini harus diinformasikan kepada masyarakat. Bantuan ini merupakan stimulan.
Saat ini Kementrian PUPR merekrut 2.000 sarjana teknik dan mahasiswa tingkat akhir untuk membantu mempercepat pembangunan rumah warga. Keinginan Presiden rumah yang dibangun merupakan rumah tahan gempa. Konstruksinya memenuhi kaidah tahan gempa. Kemudian lokasi rumah harus mendukung untuk evakuasi jika terjadi bencana. Beberapa ahli sedang turun di Lombok untuk pendampingan pemulihan pasca bencana dan SOPnya nanti bisa dipergunakan. Kementerian PUPR dan TNI akan mendampingi pembangunannya.
Rencana rumah yang akan dibangun bagi korban gempa adalah Rumah Insan Sederhana dan Sehat (Risha). Risha didesain sebagai hunian sementara, permanen dan rumah tumbuh. Rumah ini bisa di pasang sendiri, bongkar sendiri dan tumbuh atau dikembangkan sendiri. Tugas berat Kementerian PUPR bagaimana mempercepat pengadaan panel-panel untuk pembangunan Risha. “Kami senang KSB sudah dengan cepat memverifikasi data kerusakan dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan cepat ditandatangani Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. Ini lebih mudah untuk verifikasi berikutnya,” karanta.
Lanjut Samsi, arahan Presiden adalah mempercepat pemulihan sekolah. Setelah tanggap darurat diharapkam kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan. Jika bangunan sekolah kondisinya rusak dan tidak dimungkinkan diperbaiki maka diperbaiki. Namun jika mungkin bisa diperbaiki maka direhab. Akan tetapi komunikasi dan analisa harus berjalan untuk memastikan layak untuk dibangun baru dengan resiko membutuhkan waktu yang cukup lama atau bisa dengan rehab saja. Begitu juga dengan Puskesmas, bangunan Pemerintah secara umum disediakan dengan spesifikasi yang cukup baik. Namun pembersihan harus dilaksanakan dan pemeriksaan secara detail. Ini penting apakah bangunan tersebut hanya membutuhkan rehab atau dirobohkan dan membangun yang baru. “Untuk rumah ibadah sabar dulu penanganannya, namun dipastikan masjid banyak dibangun ulang. yang diprioritaskan penanganannya adalah fasilitas pendidikan dan kesehatan dulu, kami targetkan program recovery tuntas akhir 2019 dan tuntas menangani fasilitas umum dan rumah korban bencana dalam enam bulan ke depan,” jelasnya.
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M mengatakan, Alhamdulillah hari ini KSB mendapat kunjungan Pangkogasgabpad Mabes TNI meninjau pos pengungsian di Desa Meraran, Seteluk, Senayan dan Desa Kokarlian. Kemudian dari Kementerian PUPR dan BNPB serta Pemerintah Provinsi.
Terkait isu Inpres Nomor 5 tahun 2018. Dimana KSB dan Sumbawa tidak disebut eksplisit dan tidak ada penugasan kepada Bupati seperti daerah di Pulau Lombok. “Kami memang berpikiran positif dan sesuai dengan jawaban Pankogasgabpad bahwa penanganan pasca gempa di KSB dan di Sumbawa sama dengan yang di Pulau Lombok,” ungkap Bupati.
Dilaporkan Bupati pasca gempa bumi 6,9 SR tanggal 19 Agustus 2018, pendistribusian logistik berjalan dengan baik dan tersalurkan ke seluruh masyarakat di delapan kecamatan. Kemudian telah mendata dan memverifikasi jumlah rumah warga yang rusak. Total rumah yang rusak sebanyak 15.361 unit. Sebanyak 2.326 kategori rusak berat. 5.955 rusak sedang dan 7.080 rusak ringan. Selain itu, penanganan trauma healing sedang berjalan untuk menghilangkan trauma warga.
Selanjutnya mulai hari ini telah dilaksanakan gotong royong pembersihan puing bangunan. Gotong royong yang melibatkan ASN, anggota TNI, Polri dan masyarakat ini untuk mempercepat masyarakat kembali ke rumahnya, minimal mereka bisa membuat tenda pengungsian di atas pondasi rumahnya atau halaman rumahnya sehingga tidak lagi menumpuk di posko pengungsian. Untuk jumlah pengungsi sendiri masih dilaksanakan pendataan by name by address. “Kami mengharapkan agar pembangunan rumah warga bisa cepat atau kurang dari enam bulan, apalagi masyarakat akan dihadapkan dengan musim hujan.” imbuh Bupati
Kepada jajaran Pemerintah KSB, Bupati menyampaikan jika pada Kamis 30 Agustus nanti, Menteri Sosial RI akan mengunjungi KSB. Nantinya Bapak Menteri akan mengunjungi beberapa wilayah yang terdampak di KSB. Hadir dalam rapat evaluasi harian ini, Kepala BPBD NTB Muhammad Rum. Dandim 1628/Sumbawa Barat, Kapolres Sumbawa Barat, Sekda Sumbawa Barat dan para Kepala OPD Pemda Sumbawa Barat.(Bagian Humas & Protokol)
