Kamis (16/04) siang bertempat di Posko SATGAS COVID-19 Kemutar Telu Center, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., Bupati KSB didampingi oleh Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST mengikuti Rapat Kooordinasi terkait Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dalam Penanganan COVID-19.
Rapat yang dipimpim oleh Menteri Sosial RI tersebut dilaksanakan melalui video conference bersama Gubernur dan Bupati/Walikota, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Se- NTB, NTT, dan Bali.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Sosial RI akan menyalurkan Bantuan Sosial Khusus yang diberikan untuk masyarakat-masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Bantuan-bantuan tersebut diantaranya yakni sembako yang ditargetkan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang tidak termasuk dalam DTKS, dan tidak menerima Bantuan Sosial Reguler (DTKS non bantuan sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako.
Nama-nama calon penerima bansos akan diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Daerah. Daerah diberikan kekuasaan sepenuhnya namun dengan memperhatikan data-data masyarakat calon penerima program. “Karena masyarakat terdampak COVID-19 ini sifatnya menyeluruh sehingga dalam penyaluran bansos ini kami percayakan sepenuhnya kepada daerah karena daerah yang paling mengetahui siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bansos. Setiap Pemerintah Daerah, Kabupaten dan Kota perlu komunikasi serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait data calon penerima bansos”, kata Mensos.
Mensos juga menyampaikan bahwa akibat dari adanya musibah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap hasil panen masyarakat di daerah. Sehingga di beberapa daerah terjadi gagal panen akibat gagalnya produksi. Untuk itu pemerintah juga mengalokasikan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) untuk daerah-daerah yang membutuhkan. Dalam hal tersebut, daerah dapat mengirimkan surat dan menggunakan BCP agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurut laporan yang dibacakan Wakil Bupati, Basis Data Terpadu di KSB sampai hari ini mencapai 17.773 KK, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat akan mengusulkan sebanyak 6.659 KK yang saat ini belum mendapatkan bansos. Jumlah 6.659 KK tersebut ialah masyarakat miskin baru yang muncul akibat dampak dari pandemi COVID-19.
Sebelum mengakhiri video conference tersebut Juliari Peter Batubara, Mensos RI menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota Se- NTB, NTT dan Bali serta berharap agar Program Bansos Tunai ini dapat membantu masyarakat. Selain itu, Juliari meminta agar Dinas Sosial dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos hingga sampai kepada masyarakat.(Prokopim/RIlis59/IV/2020)
