Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan itu diberikan kepada KSB bertepatan dengan pelaksanaan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ke-71. Tidak Kurang dari 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dari jumlah tersebut, 272 Kabupaten/Kota memenuhi kategori Peduli HAM, dan 96 Kabupaten/Kota dikategorikan Cukup Peduli HAM. Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, ditambah penggunaan aplikasi yang lebih terintegrasi dan penilaian eksternal Kementerian Hukum dan HAM, untuk mencapai kriteria kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat. Namun, ternyata Kabupaten Sumbawa Barat dengan komitmen tinggi terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya,dan upayanya tersebut berhasil. Dari indikator tersebut, KSB dinilai berhasil dalam menerapkan dan melaksanakan dengan baik. KSB diganjar penghargaan Kabupaten Peduli HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dirjen Hak Asasi Manusia, Dr. Mualimin Abdi dan diterima oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM.
Bupati bersyukur atas penghargaan tersebut, Menurut beliau, upaya pemerintah dalam pemenuhan hak asasi manusia atau di KSB dikenal dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat bisa diwujudkan karena masyarakat yang ikut bahu membahu dalam penegakan Hak Asasi Manusia, sehingga mengantarkan Kabupaten Sumbawa Barat menerima apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.
Selain penganugerahan tersebut, telah dilaksanakan juga berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari HAM Sedunia ke-71. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Seminar yang bertemakan Seminar “Democracy & Freedom of Speech” di Universitas Trisakti, Seminar “Bussiness and Human Rights” di Universitas Bina Nusantara, Seminar “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Universitas Sriwijaya dan Seminar Nasional 2019 “Paradigma Generasi Milenial dan Perlindungan Hak dalam Era Digital” di Universitas Padjajaran, Diseminasi Hak Asasi Manusia tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di 34 Kantor Wilayah Kemenkumham, Pameran Pariwisata, Pameran Pelayanan Publik, Fun Walk dan Pameran, serta Lomba Cerdas Cermat.
Hadir dalam acara penganugerahan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung (sebagai tuan rumah) dan para Gubernur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.(Rilis 270/Humpro/XII/2019)
