TALIWANG—Menjelang berakhirnya smester pertama tahun 2018, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M meminta Kepal OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.
Demikian ditekankan Bupati dalam rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) KSB di lobi Graha Fitrah usai upacara Syukur ke-VI KSB, Kamis pagi (21/06/2018). Dikatakan Bupati, triwulan kedua akan selesai, Kepala OPD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran memaksimalkan serapan anggaran. Program kegiatan yang belum dilaksanakan agar segera dilaksanakan dengan baik enam bulan ke depan. Dengan begitu, dampaknya juga cepat dirasakan oleh masyarakat.
Apalagi, dalam waktu dekat Tim Anggaran Pemerintah Daerah akan menyusun APBDP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan), sekaligus akan menyusun APBD tahun anggaran 2019. Pertanggung jawaban, pelaksanaan dan perencanaan berjalan pararel. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah juga agar segera diselesaikan. ‘’Pastikan juga setiap SKPD seluruh stafnya mulai masuk di hari pertama ini, tetap menjaga kedisiplinan sesuai aturan jam masuk dan pulang kantor yang ada. Mudahan setelah libur panjang kita bekerja lebih baik dari tahun tahun sebelumnya,” kata Bupati.
Dalam kesempatan ini, Bupati meminta pejabat wilayah, mulai dari Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk berkontribusi menciptakan keamanan di wilayahnya. Baik menghadapi Pilkada dan selanjutnya. Sebab dengan aman masyarakat bisa melakukan aktifitas memenuhi kebutuhannya, termasuk memberikan hak politiknya dengan nyaman. ‘’Pimpinan TNI-Polri sudah mengikhlaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dimanfaatkan dalam menjaga keamanan dan mewujudkan hak hak dasar masyarakat. Kita butuh Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bukan untuk menakuti masyarakat. Bupati, Wakil Bupati, Daerah butuh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bersandingnya TNI-Polri sangat menggembirakan masyarakat,” jelas Bupati.
Dengan gotong royong melibatkan stakeholder, Lurah atau Kades tidak akan merendahkan jabatan Kades atau Lurah. Dalam bekerja, biasakan bekerja dengan orang lain, pihak yang berbeda atau bahkan oposisi. Ajak semua pihak dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Termasuk juga dalam menentukan penerima bantuan PDPGR. Jangan langsung menerima rekomendasi agen PDPGR. Namun harus dimusyawarahkan semua pihak guna memastikan yang memang berhak mendapatkan haknya dan yang tidak berhak tidak menikmati yang bukanhaknya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD KSB, M. Nasir, S.T., M.T, dalam menjalankan tugas pengawasan, DPRD bersama Eksekutif membahas laporan pertanggung jawaban
keuangan daerah. Kepala SKPD untuk dapat hadir pada rapat pembahasandi tingkat Banmus minggu depan. ‘’Insyaallah kurang dari 10 hari bisa diselesaikan,” kata Ketua DPRD.(Bagian Humas & Protokol)
