Taliwang – Rotasi pejabat kembali dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian dari penguatan kinerja organisasi dan percepatan program pembangunan daerah. Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut berlangsung pada Rabu (25/03) di Aula Paserang, Graha Praja, dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si, serta dihadiri Wakil Bupati Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov, Sekretaris Daerah drh. Hairul, M.M., Ketua DPRD Kaharuddin Umar, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami rotasi jabatan. Ferial, S.K.M. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial kini dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. H. I Made Budi Artha, S.Sos., M.M. bergeser dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Agus Purnawan, S.Pi., M.M. dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan, sementara Noto Karyono, S.Pi. menempati jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun Ns. H. Kamaluddin, S.Kep. kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial.
Dalam arahannya, Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar rutinitas organisasi, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan program pemerintah dan kapasitas sumber daya manusia. “Kami mengambil decision-decision tertentu untuk berusaha mengembangkan apa kapasitas yang dimiliki sehingga membawa manfaat terbaik dari pelaksanaan program-program pemerintah,” ujar Bupati.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap pejabat. Ia menilai terdapat berbagai karakter dan kapasitas dalam jajaran pejabat, mulai dari yang memiliki inovasi tinggi, yang kuat dalam aspek administratif, hingga yang masih perlu penguatan di bidang tertentu. Melalui rotasi ini, diharapkan setiap potensi dapat berkembang dan memberikan kontribusi maksimal terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Bupati menekankan sejumlah prioritas kerja kepada perangkat daerah. Pada bidang sosial, pemutakhiran data diminta segera dituntaskan paling lambat 1 April sebagai dasar pelaksanaan program perlindungan sosial yang bersumber dari APBD. Pada sektor perikanan, pemerintah daerah mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar melalui pembentukan klaster produksi guna memenuhi kebutuhan lokal.
Selain itu, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, percepatan pelayanan perubahan data kependudukan menjadi perhatian utama. Sistem pelayanan diharapkan terintegrasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, serta Bank NTB Syariah, sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih efektif tanpa hambatan koordinasi.
Di sisi lain, sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu juga didorong untuk lebih proaktif dalam menginisiasi pertumbuhan ekonomi baru. Upaya fasilitasi terhadap pelaku usaha, termasuk penguatan kelembagaan koperasi, diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Rotasi jabatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan kinerja pemerintahan yang lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
