Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin.,MM rapat bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Repubik Indonesia Prof. Muhajjir Effendi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/Kota. Rapat tersebut dilaksanakan secara during pada Selasa, 28/02/2023 bertempat Ruang Rapat Graha Fitrah. Dalam kegiatan tersebut hadir pula dari Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dari Pemerintah Propinsi NTB di hadiri oleh Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, bersama Bupati, Wali Kota Se-Propinsi NTB bersama jajarannya.
Dalam kesempatan menyampaikan pemaparan sekaligus sebagai laporan, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST menyampaikan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menurunkan angka Stunting sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan bahwa ditahun 2022 Pemkab. Sumbawa Barat telah mengucurkan anggaran sebanyak 113 Milyar, hampir 10 % APBD tahun 2022. tetapi memang di Kabupaten Sumbawa Barat, sama halnya seperti daerah lainnya bahwa yang menjadi tugas berat yaitu bagaimana prilaku individu masyarakat khususnya ibu-ibu yang baru menikah, melahirkan. Dalam hal ini Pemkab. Sumbawa Barat bersama ketua PKK terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana perencanaan kehidupan keluarga dan pola hidup sehat di dalam masyarakat yang bekerjasama dengan PT. AMNT. Alhamdulillah PT. AMNT juga mensuport program kami, hampir diatas 10 M mereka mengucurkan anggaran untuk penanganan stunting. Alhamdulillah berkat kerja keras multy pihak berkolaborasi menurunkan angka stunting hingga 6,64 % tahun 2022 dan tahun 2023 kami targetkan 4 %.
Dalam kesempatan tersebut Wabup juga menyampaikan program terobosan Pemerintah KSB dalam menangani Stunting yaitu tentang Posyandu Gotong rotong. Wabup menyebutkan bahwa ada sebanyak 228 Posyandu Gotong rotong yang sudah bersinergi dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dimana dalam menjalankan berbagai program dibantu oleh agen. Dan ini terbukti bahwa Posyandu Prima yang ada di Kecamatan Jereweh telah dijadikan contoh oleh Menteri Kesehatan. Terkait dengan keseuaian data untuk penanganan stunting dari Pemerintah Pusat, Wabup menyampaikan bahwa terdapat ada keluarga miskin tapi tidak ada anak yang stunting di dalamnya, sehingga kami tidak bisa mendapat bantuan. Kalau ada rumah orang msikin tapi tidak ada yang stunting maka tidak akan dibantu.
Demikian pula dalam penangan kemiskinan di Desa, Wabup menyampaikan bahwa Pemkab. Sumbawa Barat turun sedcara langsung untuk mendata kemiskinan by name by adress, yang dibantu oleh agen, sehingga sanhat sedikit kemungkinan adanya kesalahan data. Kami juga meminta kepada warga yang menyatakan dirinya miskin untuk mendeklarasikan dirinya miskin disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun, dan itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak miskin. Berbagai upaya yang kami lakukan yaitu, saya pernah menyampaikan kepada Wakil Gubernur untuk datang ke Kemenerian guna merubah data PKH. Hal ini kami lakukan karena Pemerintah Desa sudah berupaya untuk mengintervensi kemiskinan di Desa, tetapi Data PKH tidak pernah berubah. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Menko untuk dapat membantu kami, Ungkap Wabup.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Repubik Indonesia Prof. Muhajjir Effendi meminta kepada Pemkab. Sumbawa Barat untuk memasukkan data terbaru agar bisa diproses perubahannya. Demikian juga terkait data kemiskinan agar dapat segera berkoordinasi dengan kemenko PMK. Jika ada data keluarga miskin yang tidak masuk dikarenakan tidak ada anak stunting didalamnya maka bisa masukkan data anak yang beresiko stunting bukan saja yang ada anaknya stunting. Untuk mengintervensi penanganan kemiskinan dan stunting, dana desa sangat dimungkinkan untuk digunakan Ungkap Menko Muhajjir Efendi.
