Mataram, – Launching Sakip Propinsi kategori A dan Sakip Kabupaten/Kota Kategori BB berlangsung di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa 19/03/2022 pukul 09.00 Wita. Hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Bupati/Walikota se-Propinsi NTB, dan jajaran Dinas Pemprov. NTB.
Dalam laporannya Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB Dr. Nursalim menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk aktualisasi, implementasi penerapan, Permen 89 2921, dalam rangka memantapkan komitmen, dan implementasi kinerja yang berorientasi pada hasil, guna kemanfaatan dalam pembangunan. Ia berharap mudah- mudahan kegiatan ntersebut dapat memberikan energi yang positif dalam menyiapkan program kerja berkualitas dari sejak perencanaan hingga evaluasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Menpan-RB Prof. Erlan Agus Purwanto dalam kesempatan memberikan sambutan sekaligus memaparkan materi, mengupas tnentang pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ia memberikan apresiasi kepada Pemprop. NTB yang telah bertekad meluncurkan komitmen menuju SAKIP kategori sakip A untuk Propinsi dan BB untuk Kabupaten/Kota. SAKIP sangat penting, ibarat satu mata uang dengan visi reformasi birokrasi yang merupakan satu bagian utuh. Perlu ada upaya untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah. Birokrasi seperti apa yang bisa membantu untuk mencapai visi dan misinya. Disebutkan Prof. Erlan bahwa negara negara maju telah menerapkan system birokrasi bersih dan akuntabel, dengan pelayanan prima. Kita belajar dari negara – negara disekitar kita seperti Singapura, Taiwan, Korea selatan, Jepang, dan lain-lainnya, mereka memiliki birokrasi yang ideal dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Inatansi Pemerintah.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, diakui memang bahwa sitem kita belum seideal seperti negara – negara maju tersebut. Oleh karenanya Sakip penting untuk memberikan jaminan terhabat akuntabilitas penyelenggaraan APBN. Setiap apa yang kita rencanakan harus berorientasi pada hasil. Karena apa yang kita kerjakan harus memberikan kepada kesejahteraan masyarakat. Setiap apa yang kita anggarkan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sakip memberikan tool bagi Pemerintah untuk mencapai visi dan misi. Di negara lain sudah terbukti mampu membantu negara tersebut menjadi Negara yang berhasil, seperti contohnya Inggris, Amerika dan negara maju lainnya.
Ditambahkan Prof. Agus bahwa kita dihadapkan dengan kebutuhan yang banyak dan anggaran yang semakin terbatas. “Anggaran harus digunakan sebaiknya dengan orientasi anggaran berbasis kinerja. Kita harus starting from the end. Tentukan tujuannya dulu, baru anggaran, bukan sebaliknya. Perlu kita ciptakan sinergi, Bupati hingga implementasi diringkat OPD harus berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan. Permaslahan. Kita hindari pemborosan anggaran, dan jangan sampai ada tumpang tindih anggaran”, terang Prof. Erlan.
Dalam kesempatan terserbut, Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili diminta untuk menandatangani komitmen pencapaian Sakip Kategori A untuk Propinsi dan Kategori BB untuk Kabupaten/Kota. BUpati Sumbawa Barat bersama Bupati/Walikota dan pejabat yang mewakili menandatangani komitmen tersebut yang disaksikan oleh Wakil Gubernur NTB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II.
Dalam sambuutannya Wakil Gubernur NTB Dr. Siti Rohmi Djalilah menegaskan bahwa dirinya sangat yakin bahwa Provinsi NTB bisa meraih capaian SAKIP Kategori A dan KAtegori BB untuk Kabupaten/Kota, tentunya dengan kebersamaan. “InsyaAllah kita bisa meraih Kategori A untuk Provinsi dan Kategori BB untuk Kabupaten/Kota. Target harus ditentukan dengan keseriusan. Jika daerah lain bisa kenapa kita tidak bisa. Itu semua tentu perlu kita jadikan catatan, koreksi sesuai dengan kondisi yang ada di masing masing daerah. Inovasi harus terus menerus kita lakukan ke depan. Provinsi NTB di tahun 2022 harus bisa meraih kategori A, dan Kategoiri BB untuk 10 Kabupten/Kota se-NTB. Bimbingan Kemenpan-RB sangat kita harapkan. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Kita terus berinovasi, berupaya agar tujuan kita bisa tercapai, dan tentunya bagaiamana agar program kita betul – betul dirasakan bermanfaat oleh masyarakat”, tutup Wagub.
