JAKARTA – Sejumlah inovasi berkelanjutan dinilai telah banyak bermunculan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yang sekaligus sebagai anggota Tim Penilai, Indah Sukmaningsih menilai peserta KIPP 2018 banyak yang memunculkan inovasi yang berkaitan dengan tujuan dari pembangunan berkelanjutan.
“Kompetisi biasanya hanya bicara soal layanan sekarang, tetapi sudah mulai memikirkan bagaimana di masa yang akan datang. Itu sudah dipikirkan dari sekarang,” ujarnya usai wawancara top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, di kantor Kementerian PANRB, Senin (16/07).
Dikatakan bahwa inovasi saat ini telah bergeser dari yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi wilayahnya sendiri, menjadi suatu terobosan yang memikirkan dampak bagi wilayah lainnya. Hal tersebut dirasa sangat baik, karena para peserta KIPP 2018 telah membangun sebuah gagasan yang berguna tidak hanya pada saat ini, melainkan juga memikirkan masa yang akan datang.
Lebih lanjut Tim Penilai memberi apresiasi terhadap Pimpinan Daerah yang secara langsung hadir dalam tahapan wawancara TOP 99 KIPP 2018. Menurutnya hal tersebut merupakan sebuah komitmen dan tanggung jawab nyata dari para kepala Daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik kedepannya. “Kehadiran Kepala Daerah merupakan bentuk tanggung jawab nyata, artinya suatu komitmen yang tidak hanya kemudian disampaikan melalui koran, atau wawancara saja, tapi ini sebuah tindakan nyata,” pungkasnya.
Dalam sesi wawancara TOP 99 KIPP 2018 hari ke-6 terdapat 9 inovasi yang tampil, lima dari Provinsi Jawa Barat dan empat dari Provinsi NTB. Dalam kesempatan tersebut banyak kepala daerah yang mempresentasikan inovasi secara langsung, seperti Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dengan inovasi Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) yang digagas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selanjutnya Bupati Kabupaten Bogor Nurhayati dengan inovasi Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor (Sikeren) dari Dinas Perhubungan dan Utilitasi Dashbord Ketersediaan Tempat Tidur yang Optimal dari RSUD Ciawi. Selanjutnya Walikota Bandung Ridwan Kamil mempresentasikan 2 inovasi yaitu e-Satria, Pemberi Kemudahan Membayar Pajak dari Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, dan inovasi Mini Lab Food Security dari Dinas Pangan dan Pertanian Pemkot Bandung.
Pada sesi kedua, Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian Dinas Pertanian Pemerintah Provinsi NTB, H. Wardi didampingi Kapala Biro Organisasi Setda NTB Yusron Hadi dengan membawakan inovasi berjudul Penyelamatan Plasma Nutfah NTB Sebagai Varietas Unggul Nasional Melalui Pendaftaran Dan Pelepasan Varietas Hortikultura. Inovasi berikutnya disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan inovasi Marine Smart Patrol.
Selanjutnya Bupati Sumbawa, Husni Djibril dengan inovasi Pariri Si-Desa milik Kecamatan Lantung, disusul Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., dengan inovasi SPKJ SIBUK (sistem pelayanan kesehatan jiwa berbasis buku kontrol) dari Puskesmas Taliwang. Menurut Bupati Sumbawa Barat, SPKJ SIBUK ini sudah empat tahun diterapkan di Puskesmas Taliwang untuk melayani pasien penyakit jiwa. Walaupun inovasi ini dimulai di puskesmas Taliwang, kedepannya puskesmas yg lain di Kabupaten Sumbawa Barat bisa menerapkannya. Disela- sela presentasi itu Bupati Sumbawa Barat menjelaskan bahwa SPKJ SIBUK ini tidak berdiri sendiri tetapi didukung oleh Perda Nomor 3 tahun 2016 tentang PDPGR. “Dapat dijadikan rujukan bagi institusi lain untuk mendukung pelayanan publik khususnya yang penyakit jiwa, seperti Keterlibatan agen PDPGR, Babinkamtibmas , Babinsa, dan Kepala Desa” imbuhnya.
Turut mendampingi Bupati pada kegiatan tersebut, Kadis Kesehatan, Asisten Administrasi dan Aparatur , Kabag Humas & Protokol, Kabag Organisasi Setda, Kepala Puskesmas Taliwang dan Inovator SPKJ SIBUK Hj. Marta serta Ibu Tryas. (Bagian Humas & Protokol).
