The post Wabup Saksikan Deklarasi Penandatanganan 2 Pilar Kecamatan Taliwang appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Sumbawa Barat – Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjadi narasumber dan berbagi pengalaman keberhasilan KSB dalam mengakses program pendanaan sanitasi pada diskusi panel Kegiatan Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Forum dengan tema Kriteria Kesiapan Pendanaan Program Sanitasi yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada Selasa (08/09/2020), pagi.

Hadir mendapingi Bupati KSB, Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H. M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah KSB, Amar Nurmansyah, S.T., M. Si., dan kepala Bappeda KSB, Drh. Hairul, M.M. di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, KTC.

WASH advisor SNV, Bambang Pujiatmoko mendefinisikan sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Program sanitasi juga merupakan urusan kemanusiaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan agar seluruh daerah di Indonesia bukan lagi memiliki sanitasi layak tapi memiliki sanitasi aman.

Ir. R. Wahanudin, M. Med. Sc (PH)., Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa tidak ada negara yang maju jika masalah dasar terkait sanitasi tidak bisa diselesaikan. “Syarat negara maju adalah SDM nya yang bagus. Syarat SDM maju adalah dengan menuntaskan hal-hal wajib dan dasar, yakni masalah sanitasi”, jelas Wahanudin.

Asri Indiyani, ST, MSc., Ditjen Sanitasi Kementerian PUPR dalam pembahasannya bahwa menurut PP No. 2 Tahun 2018, menjelaskan setiap warga negara yang berdomisili pada kabupaten/kota berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Data BPS tahun 2019 menunjukkan sebesar 77,44% akses layak (dengan 7,5% akses aman), 8,03% belum layak dan 6,92% BABS tertutup serta 7,61% BABS terbuka. Sehingga untuk mencapai sanitasi aman, perlu dilakukan multi aspek penanganan sanitasi diantaranya komunikasi dan advokasi, aspek teknis, aspek pengaturan, aspek kelembagaan dan aspek keuangan.

Green Climate Fund, entitas pelaksana mekanisme keuangan hadir untuk membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tanpa membebani APBN. Dessi Yuliana menyampaikan bahwa sistem pembiayaan oleh GCF bisa dimanfaatkan oleh para kepala daerah karena hingga saat ini GCF belum pernah membantu pembiayaan dari sektor sanitasi dan adaptasi.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM Sebagaia Narasumber Keempat, membagi pengalaman kesuksesan KSB yang sudah 100% Open Defecation Free (ODF). Demi memenuhi hak-hak dasar masyarakat, atas sandang, papan, pangan, termasuk sanitasi, pada tahun 2016 dibuat kelembagaan Agen PDPGR sehingga lahirlah Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). “Capaian Kabupaten yang ODF, berhasil diraih berkat semangat dan animo masyarakat serta agen PDPGR yang pada 100 hari pertama masa kepemimpinan saya bersama wakil Bupati berhasil membangun 6.107 unit jamban”, Kata Bupati.

Hingga pasca KSB dideklarasikan sebagai satu-satunya kabupaten di NTB yang sudah ODF, sanitasi layak nampaknya belum cukup sehingga perlu ditingkatkan menjadi sanitasi aman. Mencapai hal tersebut, kemudian lahirlah Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dimana dalam STBM ini, 5 pilar yang diperhatikan yakni stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga serta pengolahan limbah cair rumah tangga. “Tepat hari ini, pilar kedua dan ketiga sudah dideklarasikan menjadi 100% mengikuti jejak pilar pertama STBM”, singkat Bupati.

KSB telah berkomitmen bahwa sanitasi dianggap sebagai kebutuhan mendasar. “Kalau sanitasi ini dianggap sebagai kebutuhan yang paling mendasar, maka secara otomatis komitmen ini lahir dari kesadaran dan pemahaman tersebut. Ini yang mendasari kami dalam bertindak, dan kami tidak ragu-ragu. Soal dana hibah, ini merupakan instrumen yang sangat bagus karena adanya pembagian peran sehingga mempunyai semangat yang sama. Instrumen hibah ini sangat membantu dan kami sangat suka. Namun memang objek hibah ini tidak menarik sehingga banyak daerah yang tidak ingin mengerjakannya. Hal tersebut kami antisipasi dengan adanya PDPGR”, jelas Bupati. (Prokopim/RIlis 136/IX/2020)

The post Bupati KSB jadi Narasumber Diskusi Panel Kegiatan SNV Wash Forum appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. saat memberikan sambutan dan arahan kepada Masyarakat Desa Kiantar dan Manajemen PT. BSS

Sumbawa Barat – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. melakukan peletakan batu pertama Tambak Udang CV. Bahari Sentosa Surya (BSS) pada Selasa (09/09/2020), pagi bertempat di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano.

Hadir mendampingi Bupati KSB, Ibu Hj. Hanipah Musyafirin, S.Pt., Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H. M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah KSB, Amar Nurmansyah, S.T., M. Si. dan beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Menurut manager CV. Bahari Sentosa Surya, Suwito, KSB dipilih sebagai lokasi pengoperasian tambak udang karena KSB sudah dianggap sebagai rumah sendiri. Dukungan Pemerintah Daerah KSB khususnya Bupati KSB dirasa sangat membantu keberlangsungan CV. BSS. Lanjut Suwito, di KSB semua sama rata dan sama rasa. “Di KSB, saya baru merasakan keselarasan antara pemimpin dengan rakyat. Saya merasa mempunyai pemimpin yang benar-benar merakyat”, singkat Suwito.

Bupati KSB, manyambut baik investasi bidang perikanan ini. “Dari sisi perizinan, kami dari Pemerintah Daerah KSB sangat welcome terhadap investasi di sektor apa saja, apa lagi di sektor perikanan. Walaupun kegiatan ini kita lakukan dengan kesederhanaan, forum yang baik ini berguna untuk menyatukan persepsi dan pandangan kita agar tujuan dan apa yang kita lakukan ke depan selaras”, kata Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati KSB mengungkapkan bahwa saat ini sedang disusun studi kelayakan pembangunan Bandara di KSB. Studi kelayakan saat ini sedang dilakukan di 3 kecamatan di KSB, yakni Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano. Oleh sebab itu, perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan agar ada kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan, sehingga nantinya jika hasil studi kelayakan menyimpulkan bahwa pembangunan bandara tersebut dilakukan di Kecamatan Poto Tano, maka tidak akan menimbulkan permasalahan.

Sebelum menutup sambutannya, Bupati KSB berharap agar pemerintah maupun masyarakat dapat bersama-sama menjaga investasi ini. Selain itu, Bupati meminta agar perusahaan dapat menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat. Menurut Bupati KSB kegiatan ini dapat memberikan motivasi kepada perusahaan-perusahaan lain. “Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada perusahaan-perusahaan lain agar dapat berinvestasi di KSB”, singkat Bupati.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M. melakukan peletakan batu pertama pembangunan Tambak CV. BSS

Diakhir kegiatan, Bupati KSB didampingi Sekda KSB, Asisten II KSB dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda peresmian pembangunan tambak udang CV. Bahari Sentosa Surya. (Prokopim/rilis139/IX/2020)

The post Bupati Letakkan Batu Pertama Pembangunan Tambak Udang di Desa Kiantar appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Sumbawa Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan Persetujuan Substansi (Persub) atas Rencana Tata Ruang yang diajukan oleh Kabupaten Sumbawa Barat dan 7 Kabupaten lainnya.

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T., menerima penyerahan dokumen Persub Rencana Tata Ruang oleh Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah tersebut melalui zoom meeting pada Kamis (03/09/2020), pagi bertempat di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah. Hadir mendampingi Wakil Bupati, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman (PUPR PP).

Direktur Pembinaan Rencana Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Reny Windyawati, ST, M.Sc., menyampaikan bahwa pada kesempatan ini akan menyerahkan 8 Persub kepada 8 Kabupaten. Diantaranya yakni 2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) milik KSB dan Kabupaten Sumba Tengah, serta 6 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan milik Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Wakil Bupati KSB, menyampaikan terima kasih atas nama Pemerintah dan seluruh rakyat Sumbawa Barat dan apresiasi serta penghargaan yang sangat besar atas perhatian yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah.

Lebih lanjut, Wakil Bupati KSB menuturkan bahwa KSB akan menjadi kawasan industri nasional dan kawasan industri ini merupakan kawasan industri smelter yang akan dibangun di Kecamatan Maluk yang telah ditetapkan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024. Oleh sebab itu, Wakil Bupati KSB berharap agar mendapatkan perhatian serius dari Kementerian Tata Ruang dan Agraria. “Kami meminta perhatian serius agar menyetujui Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Industri yang sebelumnya telah kami kirimkan ke Pusat. Kami berharap agar dapat memberikan kami arahan. Hal ini menyangkut keberlangsungan pembangunan smelter di KSB, sehingga nantinya dapat menjadi perhatian penting dari Kementerian Tata Ruang dan Agraria. Karena pada dasarnya penetapan Kawasan Industri Nasional di Kecamatan Maluk ini sudah disetujui oleh Mendagri”, jelas Wakil Bupati.(Prokopim/rilis131/IX/2020)

The post Wabup KSB Terima Persub RTR Dengan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Peemanfaatan Ruang Daerah appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Sumbawa Barat – Selasa (01/09/2020), pagi bertempat di Aula Lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, hadir mewakili Bupati KSB, Sekretaris Daerah Sumbawa Barat H. Abdul Azis, S.H., M.H., membuka secara resmi kegiatan Pengukuhan dan Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sumbawa Barat.

Sekda KSB, mengukuhkan sebanyak 60 orang Pengurus UPZ Desa/Kelurahan se KSB. Setelah dikukuhkan, Pengurus UPZ Desa/Kelurahan se KSB diberikan pembinaan dalam kegiatan ini.

Sekda KSB, dalqm sambutannya memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KSB atas dibentuknya UPZ tingkat Desa dan Kelurahan di KSB. Dengan lahirnya UPZ tingkat Desa dan Kelurahan, dapat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka membangun ummat. UPZ tingkat Desa dan Kelurahan akan memperpendek jalur koordinasi dan yang terpenting adalah adanya kedekatan antara pengurua UPZ Desa dan Kelurahan dengan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di tingkat Desa dan Kelurahan.

Menurut Sekda KSB, kegiatan pembentukan UPZ di tingkat Desa maupun Kelurahan adalah salah satu solusi yang sangat penting untuk menyentuh masyarakat di tingkat bawah. Hal ini didasari karena masih banyak masyarakat yang belum membayar zakat. “Kita sadari memang bahwa masyarakat kita membagikan zakatnya secara mandiri tanpa melalui Baznas dan bahkan masih ada masyarakat kita yang belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat, padahal membayar zakat merupakan salah satu bagian dari Rukun Islam dan dari sebagian rezeki yang kita punya, ada hak orang lain yang membutuhkan di dalamnya”, kata Sekda KSB dalam sambutannya.

Diakhir sambutannya, Sekda KSB secara resmi membuka kegiatan Pengukuhan dan Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa/Kelurahan Se Kabupaten Sumbawa Barat. “Dengan mengharap rakhmat dan ridho Allah SWT, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan Pengukuhan dan Pembinaan Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat Desa dan Kelurahan Se-KSB dengan ini saya nyatakan resmi di buka”, jelas Sekda KSB.(Humpro/rilis/129/VIII/2020)

The post SEKDA KSB MEMBUKA KEGIATAN PENGUKUHAN DAN PEMBINAAN PENGURUS UPZ DESA/KELURAHAN SE- KSB appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Penaserhat DWP dan Ketua DWP sedang berdoa bersama sebelum memulai kegiatan

Sumbawa Barat, – Ketua tim Penggerak PKK KSB selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan KSB, Hj. Hanipah W Musyafirin menghadiri kegiatan Musyawarah Daerah IV Dharma Wanita Persatuan KSB Periode 2020-2025 pada Kamis (27/08) pagi, bertempat di Ruang Sidang II Setda Sumbawa Barat.

Ketua DWP KSB masa bakti 2016-2020, Hj. Mulaini A. Aziz melaporkan bahwa karena kendala Covid-19, Musyawarah Daerah IV DWP KSB yang semestinya dilaksanakan pada bulan Juni akhirnya diundur. “Kita di NTB dimaklumat oleh Ketua DWP Provinsi agar melaksanakan Musda selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2020, dan pelantikan ataupun pengukuhan ditingkat kabupaten akan dilaksanakan pada bulan September”, jelas Ketua DWP KSB.

Kesiapan DWP KSB dalam melaksanakan Musyawarah Daerah IV ini dilaksanakan dengan swadaya karena anggaran DWP KSB pada tahun 2020 sudah dialokasikan untuk bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 9 kecamatan di KSB.

Penasihat DWP KSB, Hj. Hanipah W Musyafirin saat menyampaikan sambutan

Penasihat DWP KSB, Hj. Hanipah W Musyafirin dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus DWP KSB yang sudah melaksanakan dharma bakti dan kewajiban program-progam kerja selama 5 tahun, serta menunjang suami sebagai pendamping.

DWP merupakan ibu-ibu hebat yang harus menjadi contoh di tengah-tengah organisasi maupun masyarakat. “Tentunya ibu-ibu yang tergabung ke dalam DWP adalah ibu-ibu yang hebat, oleh sebab itu mari kepada kita semua agar dapat menjaga korps sebagai istri pegawai negeri, menjaga tindakan dan perilaku, menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita serta yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga nama baik suami kita. Dengan hadirnya kita di sini, mari kita satukan persepsi dengan menyusun program-program untuk 5 tahun kedepan agar lebih baik lagi dan dapat bermanfaat untuk organisasi maupun untuk masyarakat”, jelas Penasihat DWP KSB.

Penasihat DWP KSB juga berharap agar kegiatan Tuntas Baca Al-Qur’an (TBA) yang diinisiasi oleh TP PKK KSB dapat dilaksanakan juga oleh DWP Kabupaten bahkan DWP Unit. “Ketua Dharma Wanita Unit agar dapat melaksanakan program tersebut dalam kegiatan-kegiatannya. Mengaji atau bersholawatkah dulu sebelum memulai kegiatan, tujuannya adalah untuk memasyarakatkan bersholawat dan mengaji bersama”, singkat Penasihat DWP KSB.

Diakhir kesempatan ini, Penasihat DWP KSB membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Daerah IV DWP KSB Periode 2020-2025.(Prokopim/Rilis/125/VIII/2020)

Penasihat DWP KSB, Hj. Hanipah W Musyafirin Foto Bersama Pengurus DWP dan Jajaran

The post MUSDA IV DWP, PENASIHAT DWP KSB AJAK DWP UNIT MEMASYARAKATKAN BERSHOLAWAT DAN MENGAJI BERSAMA appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Sumbawa Barat – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST. menghadiri kegiatan Silaturrahmi sekaligus Peletakan Batu Pertama Pembangunan Mushalla MTs. Negeri 2 Sumbawa Barat, Desa Lamunga pada Selasa (05/08), pagi.

Hadir sebagai MTs 1 (Satu) Atap pada tahun 2009, MTs Negeri 2 Sumbawa Barat saat ini berdiri di atas tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Sumbawah Barat. Meski demikian, menurut Kepala MTs. Negeri KSB, Hamzanwadi, S.Pdi., masyarakat Desa Lamunga 100% mendukung adanya MTs. Negeri 2. “Lapangan volley, jalan, dan taman bisa terwujud berkat semangat dari masyarakat. Dana operasional yang kami miliki hanya kami pergunakan untuk pembelian cat tembok, tidak ada untuk membayar tukang, Karena masyarakat turut andil dalam pembangunan Madrasah. Masyarakat begitu peduli kepada MTs. Negeri 2 ini”, kata Kepala MTs. Negeri 2 KSB.

Wakil Bupati KSB, Fud Syaifuddin, ST. dalam sambutannya mengajak siswa-siswi MTs. Negeri 2 untuk selalu bersyukur. Salah satunya bersyukur meskipun lahir dari keluarga sederhana. Karena, mereka yang lahir dari keluarga sederhana pastilah mereka yang kuat dan tangguh. “Ibarat kita menanam 2 pohon. Pohon pertama disiram terus menerus, pohon yang kedua jarang disiram. Pohon yang disiram terus menerus tidak akan kuat dan mudah layu, sedangkan pohon yang jarang disiram akarnya akan kuat dan kokoh mencari air di dalam tanah. Begitu juga dengan anak Bapak, Ibu. Inilah pelajaran hidup, banggalah dengan hidup kalian, karena tidak ada orang sukses yang tidak merasakan kegagalan dan rasa sakit”, jelas Wabup.

Wabup mengajak Kepala OPD dan masyarakat untuk tetap bersilaturrahmi dan bersedekah. “Saya ingin mengajak kita semua untuk tetap menjaga tali silaturrahmi. Selain itu, saya mengajak kepada Kepala OPD yang ikut hadir di sini untuk menyumbang demi membantu kelancaran pembangunan mushollah MTs. Negeri 2 ini. Bapak, Ibu masyarakat Lamunga juga kalau bisa menyumbang dengan ikhlas meskipun tidak dengan uang. Bapak, Ibu bisa datang membantu. Karena sesungguhnya bersedekah itu memberikan kita berkah yang tiada putus-putusnya, pahala kita akan terus mengalir”, kata Wabup.

Diakhir sambutannya, Wabup berharap agar masyarakat ikut serta berpartisipasi mensukseskan kinerja KPU dan bawaslu dengan cara menggunakan hal pilihnya dengan jujur. “Siapapun pilihannya, yang terpenting adalah harus saling menghargai dan menghormati pilihan orang lain karena perbedaan pada dasarnya sudah diatur oleh Allah SWT”, singkat Wabup.

Pada kesempatan ini, Wabup juga memberikan bantuan kepada MTs. Negeri 2 KSB yang langsung diterima oleh Kepala MTs. Negeri 2 KSB.(Prokopim/RIlis124/VIII/2020)

The post PELETAKAN BATU PERTAMA MUSHOLLAH MTs NEGERI 2 KSB, WABUP AJAK MASYARAKAT LAMUNGA UNTUK BERSYUKUR DAN SEDEKAH appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M., didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sumbawa Barat, Ibu Hj. Hanipah W Musyafirin menghadiri kegiatan video conference di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah pada Senin (10/08), siang.

Kegiatan yang digelar oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI tersebut dalam rangka koordinasi pencapaian target realisasi APBD 2020 dan sosialisasi penggunaan masker, cuci tangan serta jaga jarak untuk perubahan perilaku baru masa pandemic Covid-19.

Mendagri, Tito Karnavian dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa demi memutus mata rantai penularan Covid-19 dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sosialisasi dan diseminasi secara massif perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menyadari masih banyaknya masyarakat yang bahkan belum memahami tentang pentingnya sikap disiplin di masa pandemi saat ini, Mendagri mengakui bahwa sosialisasi secara agresif perlu dilakukan untuk membumikan protokol Covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo dalam arahannya menjelaskan bahwa hasil survey menunjukkan bahwa 90% masyarakat sudah mengetahui tentang Covid-19 namun tingkat kesadaran masyarakan untuk mematuhi dan disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19 kurang dari 50%. Hal ini yang kemudian dibutuhkan langkah-langkah strategis dalam upaya mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Ketua Satgas Covid-19 meminta pemerintah daerah agar dapat mengajak masyarakat untuk disiplin. Media-media yang ada perlu digunakan secara maksimal untuk kegiatan sosialisasi yang berbasis kearifan lokal dan budaya masyarakat, bekerjasama dengan opinion leader yang ada di daerah, dan kehadiran TP PKK juga menjadi bagian strategis dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Demi membantu pemerintah menekan penularan Covid-19, Ketua Umum TP PKK Nasional, Tri Suswati, M.Si mengusulkan Gerakan PKK Gebrak Masker sebagai gerakan nasional guna membantu pemerintah. “Gerakan ini diharapkan dapat memicu semua daerah untuk bergerak membagikan masker kepada masyarakat. Setelah pembagian masker, perlu juga dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan masker dan disiplin terhadap imbauan pemerintah. Saya harap agar semua TP PKK di daerah dapat melaksanakan kegiatan ini mulai 11 Agustus 2020 dengan menggunakan semua stok masker yang ada di daerah. Mudah-mudahan gerakan ini bisa membantu masyarakat dan pemerintah dalam memerangi Covid-19”, kata Ketum TP PKK Nasional.

Guna memasyarakatkan protokol kesehatan Covid-19 dalam kehidupan bermasyarakat, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar dalam kegiatan ini mengusulkan kepada Mendagri RI agar dilaksanakannya Lomba Desa Aman Covid-19 yang tujuannya yakni mewujudkan Desa Aman Covid-19, memulihkan perekonomian terutama ekonomi desa, menggiatkan padat karya tunai desa, dan menggerakkan produksi dan konsumsi untuk membangkitkan ekonomi desa. “Mekanisme pada lomba ini nantinya Pemerintah Desa melakukan self assessment dengan mengisi data unsur-unsur lomba ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa. Peserta dibagi menurut wilayah; Wilayah Barat, Wilayah Timur, dan Wilayah Tengah. Pada tiap wilayah, peserta lomba dikelompokkan sesuai dengan status perkembangan desa yakni Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal’, jelas Mendes PDTT.

Demi pencapaian target realisasi APBD 2020 di masa pandemic, pemerintah Pusat meminta agar Pemerintah Daerah dapat mempercepat penyerapan pendapatan dan belanja daerah. Strategi-strategi yang perlu dilakukan dalam mempercepat pendapatan daerah yakni melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat. Selanjutnya, melakukan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah dan stakeholder terkait, meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat, meningkatkan pemanfaatan IT dalam melakukan pemungutan PAD, dan melakukan penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran Negara.(Prokopim/rilis110/VIII/2020)

The post Bupati KSB dan Ketua TP PKK KSB Hadiri Rapat Koordinasi dengan Mendagri Melalui Vidcon appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM membuka secara langsung kegiatan Pembekalan Penyuluhan Da’i non PNS se- Kabupaten Sumbawa Barat bertempat di Lantai I Ruang Sidang 2 Sekretariat Daerah KSB, Senin (03/08) pagi.

Wakil Ketua II Baznas KSB dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggaran atas dasar UU No 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018, Peraturan Bupati No 5 Tahun 2020 dan MoU antara ketua Baznas KSB dengan Kepala Kemenag KSB tentang pembekalan dan pemberdayaan penyuluh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada penyuluh tentang adanya MoU Baznas KSB dengan Kemenag KSB dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat tanpa riba, memberikan informasi tentang materi dakwah dalam merintis kampung zakat KSB.

Bentuk kegiatan Penyuluhan Da’i non PNS ini diisi dengan penyampaian materi dan motivasi melalui metode ceramah dan tanya jawab yang disampaikan oleh Ketua Baznas KSB, Perwakilan Universitas Cordova KSB, Kepala Bank NTB Syariah, dan Direktur Baituttamkin KSB.

Bupati KSB, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa pertemuan seperti ini sangat penting dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi dampak sosial ekonomi kemasyarakatan dan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk memulihkan ekonomi masyarakat, karena bantuan tunai maupun Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah tidak akan mampu jika harus selamanya menangani dampak akibat pandemi Covid-19.

Bupati KSB meminta agar para penyuluh da’i KSB untuk dapat memahami entitas, norma-norma serta tata kerja dunia. “Saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian sebagai penyuluh da’i. Bapak Ibu harus lebih memahami kemana arah yang akan dibawa dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan referensi yang banyak sebelum menyampaikan sesuatu. Tata kerja dan prosedur kerja suatu entitas, perlu dipahami sehingga tidak gampang diombang-ambing. Karena penyuluh sebagai orang yang memberikan saran, orang yang dipercaya sehingga cenderung diikuti oleh audiens. Sehingga cara bekerja harus dilakukan dengan baik dan sarannya tidak boleh keliru”, kata Bupati KSB.

Bupati KSB berharap agar para penyuluh dapat mengikuti kegiatan pembekalan ini dengan baik, dan jangan berorientasi hasil, yang lebih penting adalah mengikuti proses dengan baik karena hasil tidak mungkin mengkhianati proses. “Saya titip sebagian ekonomi umat kepada Bapak, Ibu sebagai penyuluh da’i. Ikuti proses kegiatan ini dengan baik, ikhlas, dan sungguh-sungguh”, ujar Bupati.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Bupati KSB secara langsung membuka kegiatan Pembekalan Penyuluh Da’i se- KSB. “Atas izin Allah SWT, pembekalan penyuluh Da’i non PNS ini dalam rangka pembangunan ekonomi umat tanpa riba secara resmi dibuka dengan sama-sama membaca bismillahirrahmanirrahim”, demikian Bupati membuka kegiatan.(Prokopim/rilis110/VIII/2020)

The post Bupati KSB Buka Pembekalan Penyuluhan Da’i Non PNS Se- KSB appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

Sumbawa Barat, – Kamis (23/07) pagi bertempat di Aula Lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM., mengambil sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup KSB yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H., M.H., dan Asisten Administrasi Umum pada Setda KSB, Agus Hadnan, S.Pd.

H. Abdul Malik, S. Sos., M.Si selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melaporkan bahwa sebanyak 222 orang yang akan diambil sumpahnya hari ini adalah mereka yang lulus Passing Grade (PG) dan diterima sebagai PNS pada recruitment tahun 2018 lalu. Namun, 3 orang tidak dapat hadir. Selain itu, ada sebanyak 7 orang PNS tahun 2017 yang sebelumnya tidak bisa mengambil sumpah, diikutsertakan hari ini untuk diambil sumpahnya.

Menurut Bupati KSB, Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM., Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai saat ini masih menjadi panutan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, Bupati meminta agar para ASN tetap menjalankan tugas-tugas sosial kemasyarakatan dan memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Salah satunya yaitu dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menjalankan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yaitu ODF, Cuci tangan pakai sabun, Minum air bersih, Membuang sampah pada tempatnya dan mengelola limbah cair rumah tangga.

KSB menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah 100% Open Defecation Free (ODF). “Kita satu-satunya daerah di NTB dan salah satu diantara 23 kabupaten/kota di Indonesia yang sudah tuntas ODF. Insya Allah, Oktober mendatang pihak UNICEF akan mendeklarasikan bahwa KSB merupakan satu-satunya daerah yang seluruh masyarakatnya sudah menjalankan pilar kedua STBM yaitu cuci tangan pakai sabun”, kata Bupati.

Bupati KSB juga menerangkan bahwa hal yang paling penting menjadi ASN adalah harus mengutamakan pengabdian, jangan memberikan komentar atau pendapat dan justifikasi di luar tupoksi. Setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah.

Diakhir sambutannya, Bupati KSB mengucapkan selamat dan berharap agar PNS yang telah diambil sumpahnya dapat bekerja semaksimal mungkin. “Bapak, Ibu yang sudah diambil sumpahnya, semua ini semata-mata dilakukan agar bagaimana kita semua dapat bekerja semaksimal mungkin. Ini tahun politik, jadi tetap fokus pada tugas. Jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis, jaga netralitas dan pelihara kondusifitas. Saya tidak ingin Bapak, Ibu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya ingin Bapak, Ibu berjalan di rel yang benar. Saya ucapkan selamat bekerja”, kata Bupati

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi JKM dan JKK PT. TASPEN dan sosialisasi PT. Bank BNI. (Prokopim/rilis102/VII/2020)

The post Bupati KSB Ambil Sumpah 226 PNS appeared first on PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT.